Logo 2021 Leko
 

PENGADILAN AGAMA ATAMBUA...Kami Siap Memberikan Pelayanan Yang Prima Bagi Anda.
RAIBELU (Ramah Independen Dan Berbudi Luhur)

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 892

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan

    PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
    PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran)
  4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  7. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
     
    PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN
A.   PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
  1. Permenpan No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
  2. PP No-61-2010-KIP
  3. PP No-61-2010-KIP-penjelasan
  4. SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  5. SKM KMA No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
  6. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
B.   PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL PEGAWAI
  1. ATURAN PERILAKU PEGAWAI MA
  2. PERPRES_2008_19_TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PNS DI MA DAN PERADILAN LAINNYA
  3. PP 36 Tahun 2011
  4. PP No. 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat PNS
  5. PP No. 5 Tahun 1976 tentang Formasi PNS
  6. PP No. 14 Tahun 1994 tentang Diklat Jabatan PNS
  7. PP No. 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
  8. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
  9. PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Displin PNS
  10. PP No. 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 1994
  11. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
  12. SE 19 PB 2014
  13. SK KMA No. 70 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus
  14. SK KMA No. 71 Tahun 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
  15. SK SEKMA No. 008-A Tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai MA-RI
  16. SK SEKMA No. 35 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA No. 71 Tahun 2008
  17. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  18. UU No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
C.   PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN
  1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08 Tahun 2009
  2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-11 Tahun 2011
  3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-11 Tahun 2012
  4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-22 Tahun 2011 tentang Revisi DIPA
  5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-33 Tahun 2008 tentang Pedoman Belanja
  6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66 Tahun 2005
  7. Permenkeu No. 45 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas
  8. Permenkeu No. 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2011
  9. Permenkeu No. 84 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
  10. Permenkeu No. 170 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Tagihan
  11. Permenkeu No. 170 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Tagihan
  12. Permenkeu No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi
  13. Permenkeu No. 237 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 228 Tahun 2010
  14. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara-Daerah
  15. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara-Daerah
  16. SK KBUA MA-RI No. 001 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
  17. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. SE-35 Tahun 2009 tentang PNBP
  18. Surat Edaran Kemenkeu No. SE-5 Tahun 2012 tentang Penarikan Dana
  19. Surat Edaran Kemenkeu No. SE-14 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana
     
    PEDOMAN LAINNYA
  1. KMA-No.-80-Tahun-2006-TENTANG-PEDOMAN-PELAKSANAAN-PENGAWASAN-DI-LINGKUNGAN-LEMBAGA-PERADILAN
  2. PP No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat MA
  3. PP No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA
  4. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  5. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985
  6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  7. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Atambua

Jl. Sultan Hamengkubuwono IX No. 03 - Atambua

Telp: 0389-2513415

Email : 

- Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. 

WEB FB  IG

Hak Cipta Konten Pengadilan Agama Atambua © 2018

w3c wai AAA  w3c html 5