Pengadilan Agama Atambua Ikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri PEKPPP Tahun 2026
Atambua, 14 Juli 2026 – Pengadilan Agama Atambua mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri PEKPPP Tahun 2026 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (14/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Media Center Pengadilan Agama Atambua.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan peradilan. Sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan Penilaian Mandiri PEKPPP Tahun 2026, indikator penilaian, serta strategi pemenuhan eviden yang diperlukan dalam proses evaluasi.
Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh materi terkait implementasi kebijakan pelayanan publik, tata cara pengisian instrumen penilaian mandiri, serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan oleh setiap satuan kerja agar pelaksanaan PEKPPP dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Ketua Pengadilan Agama Atambua menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman seluruh unsur pimpinan terhadap pelaksanaan PEKPPP. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan seluruh jajaran dapat bersinergi dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan.
Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, Pengadilan Agama Atambua semakin mempertegas komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima serta sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.