PENGADILAN AGAMA ATAMBUA DAN DISDUKCAPIL KABUPATEN BELU JALIN KERJA SAMA PERCEPATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL MELALUI SEKATA

Atambua, 24 Agustus 2026 – Pengadilan Agama Atambua menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tentang pemanfaatan sistem elektronik Pengadilan Agama Atambua untuk mendukung percepatan pelayanan pencatatan sipil. Kegiatan penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama Atambua pada Senin (24/8/2026).
Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi antara Pengadilan Agama Atambua dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dalam meningkatkan efektivitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan sistem elektronik tersebut dilakukan melalui SEKATA (Sarana Elektronik Koordinasi Arsip Tindak Lanjut Amar) sebagai sarana koordinasi dan penyampaian informasi terkait tindak lanjut amar putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan sipil.
Melalui SEKATA, proses koordinasi antara Pengadilan Agama Atambua dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu diharapkan menjadi lebih cepat, efektif, dan tertata. Sistem ini juga diharapkan dapat mendukung pengelolaan arsip serta mempercepat tindak lanjut administrasi kependudukan setelah adanya putusan pengadilan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pencatatan sipil dengan lebih mudah dan efisien.

Kerja sama tersebut menjadi langkah konkret dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik serta memperkuat sinergi antarinstansi. Dengan pemanfaatan teknologi dan koordinasi yang baik, Pengadilan Agama Atambua bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berkomitmen memberikan pelayanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui implementasi SEKATA, diharapkan kerja sama ini tidak hanya mempercepat proses administrasi pencatatan sipil, tetapi juga menjadi inovasi pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Belu serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima.